�

Surati Menhut: Hentikan Operasi dan Penggusuran Rumah Ibadah oleh PT. DPM

�

Jakarta, (12/4). Eksplorasi PT. Dairi Prima Mineral (DPM) telah membuat hidup masyarakat di Sopokomil Dairi Sumatera Utara menjadi tidak harmonis. Kehidupan mereka terancam dengan kehadiran perusahaan yang akan menambang Timah Hitam (Pb). Aktivitas penambangan di Hutan Lindung Register 66 Batu Ardan akan beresiko terhadap keberlangsungan ekosistemnya. Dan penggusuran tempat ibadah (Gereja HKBP) yang akan dijadikan lahan pembuangan limbah beracun (tailing) merupakan bencana terhadap kelangsungan beribadah.

Aktivitas perusahaan telah berlangsung 10 tahun sejak mendapatkan Kontrak Karya (KK) pada 1998. Eksplorasi PT. DPM mendapatkan penolakan dari warga, karena akan menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat. Lokasi rencana penambangan akan merampas wilayah kelola sumber pangan warga dan ekonomi warga, seperti sawah, kayu damar, kemenyan dan gambir.

Sumber mata air yang paling dikhawatirkan oleh warga karena air adalah sumber kehidupan yang paling penting. Jika PT. DPM tetap dibiarkan menambang, tidak hanya masyarakat di Sopo Komil yang akan menderita. Hutan Lindung Register 66 Batu Ardan merupakan kawasan tangkapan air sungai �Lae Simbelin �yang mengalir hingga ke Aceh. Maka warga sepanjang sungai �Lae Simbelin itu yang akan turut menderita. Itu mengapa mereka menolak apa pun yang ditawarkan oleh perusahaan.

Warga juga menolak rencana penggusuran Gereja HKBP Sikhem Sopo Komil Resort Parongil Distrik Dairi. Pihak HKBP pun telah melayangkan surat tertulis No. 40/004/11/2012, menolak rencana tersebut untuk menjadi tempat pembuangan limbah beracun tambang.

Selain itu, gangguan akibat pertambangan juga memicu konflik antar warga, konflik antara suku Batak Toba dengan suku Batak Pakpak telah terjadi. Janji besarnya ganti rugi memicu sengketa lahan garapan menimbulkan klaim sepihak diantara warga.

�Daya rusak tambang akan menghancurkan fungsi layanan alam hutan lindung register 66, dengan membiarkan PT. DPM terus beroperasi, maka Menhut bagian dari kejahatan lingkungan� tegas Hendrik Siregar, Pengkampanye JATAM.

Anward Nababan, dari Persekutuan Diakonia Pelangi Kasih (PDPK) Dairi, mengatakan �Menhut harus menghentikan aktivitas PT. DPM di kawasan hutan lindung register 66 dan sekitarnya yang akan menghilangkan sumber-sumber kehidupan warga. Kami juga menolak secara keras segala upaya untuk menggusur Gereja untuk kepentingan perusahaan tambang�.

Kontak :

Hendrik Siregar (085269135520),

Anward Nababan (081376364562)

UNDANGAN



Selasar Sunaryo Art Space dengan hormat mengundang anda untuk hadir dalam acara
pembukaan pameran tunggal David Armi Putra:

"Pembual/Loudmouth"

dikuratori oleh:
Agung Hujatnikajennong


Pembukaan:
Jumat, 20 April 2012, pukul 19.00 WIB
Amphiteater - Selasar Sunaryo Art Space
dibuka oleh:
Dhira Lantang Acarya

Pameran berlangsung hingga Jumat, 11 Mei 2012


Diskusi/Artist Talk:
Sabtu, 21 April 2012, pukul 15.00 WIB
Bale Handap - Selasar Sunaryo Art Space

Penanggap: Dr. Acep Iwan Saidi



Selasar Sunaryo Art Space (SSAS) bekerjasama dengan Valentine Willie Fine Art
(VWFA) dengan bangga mempersembahkan Pembual, pameran seni rupa yang menampilkan
karya-karya David Armi Putra.



David (lahir di Batu Sangkar, Sumatra Barat, 1 Maret 1984) adalah seniman muda
lulusan Studio Patung, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia (ISI)
Yogyakarta. Sejak pertengahan 2000-an, David telah mengerjakan banyak lukisan
dan instalasi yang berbasis pada narasi. Dalam konteks karya-karya David, narasi
difahami sebagai sebentuk tuturan visual yang menggambarkan kesalingterhubungan
antar benda, tokoh, alur, waktu maupun peristiwa, baik yang nyata maupun tidak.



Untuk pameran ini David menampilkan sejumlah lukisan dan instalasi yang
menonjolkan aspek sekuens dan transformasi bentuk benda-benda, sehingga kita
dapat menangkap elemen waktu di dalamnya. Ia juga mendekonstruksi linearitas
yang umumnya menjadi ciri khas dari suatu narasi. Di situ, benda-benda dan
'tokoh-tokoh' sengaja dijalin secara rumit, canggung dan berputar-putar�layaknya
sebuah bualan atau igauan yang mengambang dalam ruang tak bertepi. Persiapan
pameran ini memakan waktu lebih dari dua tahun. Hasilnya adalah karya-karya yang
memperlihatkan kecemerlangan gagasan, keliaran imajinasi, dan pendekatan teknis
yang rumit dan rinci.

(Agung Hujatnikajennong, kurator pameran)


Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman berikut:
http://www.youtube.com/watch?v=EbDRStlf5a4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/events/356035944438408/

"Anda suka keluar malam  di Jakarta ? Hati-hati dengan aksi dan ulah geng motor 
yang hari-hari ini  mengusik keamanan kota," peringatan ini muncul di  inbox
pesan Blackberry Messenger (BBM) yang pada intinya mengingatkan akan adanya aksi
main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok orang bermotor di sejumlah ruas 
jalan Jakarta.

Pesan ini  menguat  dan makin  terasa gaungnya ketika di Youtube diunggah 
sejumlah aksi  geng motor  yang  mengusik keamanan dan kenyamanan masyarakat .
Bahkan di media juga beredar rekaman  CCTV yang mengindikasikan keterlibatan
oknum  TNI meski buru-buru dibantah oleh  Mabes TNI.

Sedikitnya tiga nyawa melayang dalam serangkaian aksi penyerangan yang dilakukan
gerombolan `geng motor' tak dikenal dalam sepekan terakhir di Jakarta menjelang
pagi. Dugaan dan spekulasi terus bermunculan seputar siapa geng motor yang telah
mencoreng keamanan kita Jakarta, mengingat ada temuan warga bahwa sejumlah
anggota geng berrambut cepak dan memiliki tubuh yang kekar.
Aksi brutal Geng motor itu  pertama kali terjadi di SPBU Shell yang terletak di
Danau Sunter, Jakarta Utara, pada 7 April 2012.  Saat itu seorang warga sekitar
SPBU bernama  Soleh (19), meninggal ditusuk pelaku yang tetap menggunakan helm
saat melakukan aksinya.

Aksi ini sempat terekam secara jelas  kamera CCTV di dalam minimarket di dekat
SPBU. Kemudian aksi serupa  terjadi lagi di sepanjang Jalan Pramuka dan di 
dalam minimarket 7-Eleven,di Jalan Salemba Raya, Paseban, Jakarta Pusat, Jumat
dini hari, 13 April 2012.

Dalam aksi itu  roboh satu korban bernama Anggi Darmawan yang meninggal setelah
nyawanya tak tertolong di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat  akibat
luka tusuk di sejumlah bagian tubuhnya. Ironisnya, dalam aksi itu  dua anggota
TNI ikut kena tembak, yakni Pratu Apm Sugeng Riyadi dan anggota Lembaga Farmasi
TNI AL Prada Akbar Fidi oleh pengemudi mobil Yaris yang berada di sekitar lokasi
kejadian. Usai melepaskan tembakan, pengemudi Yaris berwarna putih itu melarikan
diri ke arah Rawasari kemudian masuk jalan Tol. Sayangnya tak ada saksi mata
yang melihat pelat nomor mobil itu.

Meski tidak secara langsung menuding, tapi sumber polisi menduga kejadian
penyerangan itu ada kaitannya atau dipicu peristiwa tewasnya Kelasi Arifin,
Staff Khusus Panglima Armada Kawasan Barat (Armabar) pada tanggal 31 Maret 2012
di Pademangan, Jakarta Utara. Arifin tewas saat terlibat perkelahian dengan geng
motor. Setelah itu, polisi menduga rekan-rekan Arifin melakukan aksi balas
dendam di berbagai tempat pada tanggal 7-8 April 2012 dan tanggal 13 April 2012.
Dalam peristiwa itu, sebanyak dua orang pemuda tewas dan belasan lainnya
luka-luka. Geng motor tersebut teridentifikasi mengenakan pita kuning dan
mencorengkan wajahnya dengan cat putih, sebagian orang yang tak memakai helm pun
terlihat berambut cepak.

TNI Terlibat?

Meski dari rekaman gambar CCTV yang beredar luas diketahui bahwa sejumlah pelaku
menggunakan bahasa komando yang biasa dipakai aparat keamanan, Mabes TNI lalu
membantah keterlibatan anggotanya dalam aksi pengeroyokan dan penganiayaan yang
berujung kematian di SPBU Shell, Jalan Danau Sunter, Jakarta Utara, Sabtu 7
April 2012 lalu.
Kepala Pusat Penerangan Umum (Kapuspenum) Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar
Sitompul, bahasa komando bisa digunakan siapa saja tidak hanya anggota TNIpihak
TNI. Pernyataan  Iskandar Sitompul  kemudian  `dipatahkan' ketika  fakta
membuktikan lain.

AKhirnya  Kodam Jaya menyatakan  ada empat anggota TNI yang diduga terlibat geng
motor  yang saat ini tengah diproses di internal TNI. Adapun sanksi yang
diberikan kepada mereka adalah sanksi administratif.  "Sanksinya (berupa) sanksi
administrasi, penundaan kenaikan pangkat," jelas Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris,
di Jakarta, Kamis (19/4) malam.

Sebelumnya, empat orang anggota TNI ditangkap karena terkait penyerangan yang
dilakukan kelompok bermotor pada Jumat (13/4) lalu.  "Kami masih melakukan
pengusutan. Yang jelas, anggota kami sudah ada. Ada empat orang yang
ikut-ikutan. Itu peristiwa tanggal 13. Nanti tetap akan dihukum,"  kata Waris.
Keempat anggota TNI itu, menurut Waris, ditangkap oleh petugas gabungan dari
Polisi Militer, Polda Metro Jaya, dan Garnisun. Mereka  merupakan anggota
Arhanud 6 Tanjung Priok.

Adanya  dugaan keterlibatan  TNI memunculkan banyak tanggapan .Suara keras
muncul dari  Letnan Jenderal (Purn) Nono Sampono  yang  mengecam aksi balas
dendam yang dilakukan geng motor di beberapa tempat di Jakarta beberapa hari
lalu. Ia menilai dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa tersebut harus
menjadi catatan bagi Panglima TNI dan para komandan marinir.

"Mungkin dia (oknum TNI) solider terhadap korban temannya dan melakukan tindakan
itu. Ini harus jadi catatan penting bagi panglima komandan, harus ada penegakan
hukum," ungkap Nono (Kompas.com)
Ia menilai jika benar memang geng motor itu adalah oknum TNI, instansi TNI harus
terbuka menjelaskannya kepada masyarakat. "Selain itu, kalau itu benar TNI, saya
rasa ada masalah dalam pengawasan mereka. Bagaimana bisa mereka meninggalkan
markas dengan berbondong-bondong banyak seperti itu. Komandannya harus lebih
ketat mengawasi," tukas Nono.

Kalau sungguh TNI terlibat dalam aksi  geng Motor sebagai upaya balas dendam
terhadap aksi pengeroyokan terhadap anggota TNI yang dilakukan sejumlah geng
motor lain, apa jadinya. Seharusnya mereka baik anggota TNI maupun Polri menjaga
keamanan dan ketenteraman warga bukan justru mempertontonkan kekuatan lewat aksi
balas dendam layaknya aksi film koboi.

Cukupkah dengan pencopotan Kapolres?

Setelah rentetan kejadian penyerangan geng motor yang mengancam keamanan
Jakarta, Kapolda memberikan `shock terapi' bagus di lingkungan kerjanya, paling
tidak Kapolda memberi sanksi tegas berupa pencopotan terhadap para pejabat
kepolisian yang tidak bisa menjaga kenyamanan warga Jakarta sebagai Ibukota
Negara Indonesia.

Bila berpedoman pada Keppres Nomor 89 Tahun 2002, landasan utama Polri dalam
menjalankan tugas secara profesional adalah UU No 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 12 disebutkan, tugas pokok
Polri diantaranya; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Kalau ini tidak terjadi maka apa yang diharapkan masyarakat tidak terpenuhi.

Untungnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab akhirnya 
mengevaluasi seluruh pejabat-pejabat di bawahnya  menyusul maraknya aksi
kekerasan oleh kelompok pengendara motor di Ibukota. Sanksi pencopotan jabatan
diberikan kepada dua perwira menengah yakni Komisaris Besar Andap Budhi Revianto
yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara dan Komisaris
Ahmad David, Kapolsek Metro Pademangan.

"Keduanya diberikan sanksi administrasi. Mereka diproses, bagian pengawasan.
Yang jelas dievaluasi," ujar Untung. Dia  memastikan akan ada evaluasi lanjutan
terhadap seluruh Kapolres. "Evaluasi setiap hari untuk semua Kapolres," katanya.
Sayangnya Untung belum mau menyebut Kapolres mana saja yang akan diberi sanksi
terkait
Lain lagi dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Dia tidak bersedia berkomentar
mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam aksi brutal ratusan pria
yang berkaitan dengan geng motor. Menurut Timur, hingga kini polisi masih terus
melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menelan korban jiwa itu.

"Sedang proses penyelidikan. Kasus pertama dulu kami proses. Tunggu hasil
lengkapnya," kata Timur Pradopo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 17 April
2012.


Menurut Timur, kepolisian akan mengambil tindakan prefentif. Dengan banyaknya
klub motor yang berada di bawah binaan kepolisian, maka pihaknya akan
mensinergiskannya.

"Jadi langkah prefentifnya ada, pencegahannya ada. Kalau melanggar hukum kita
ambil tindakan hukum," katanyaAksi yang dilakukan Kapolda `mencopot' bawahannya
memang belum banyak memuaskan masyarakat tetapi setidaknya ada upaya untuk
melakukan instropeksi diri melihat ke dalam.

Apalagi bila melihat sejumlah tugas Polri sebagaimana yang disebut Pasal 14 Ayat
(1) UU No 2 Tahun 2002  agar tercipta profesionalitas Polri. Salah satu, tugas
Polri memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Pada Pasal 14 Poin kelima ini merupakan representasi tugas paling pokok Polri.
Apa pun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, Polri harus mengetahuinya.
Kalau terjadi sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan masyarakat, Polri harus
segera bertindak. Pada intinya, Polri tidak boleh membiarkan segala sesuatu yang
bisa mengganggu ketertiban dan keamanan umum atau masyarakat.

Ini yang agaknya perlu ditingkatkan oleh Polri, berupaya menciptakan ketertiban
umum sehingga aksi anarkis di jalan, bahkan aksi balas dendam di jalan sebagai
dilakukan oknum geng motor tidak terjadi. Masyarakat menunggu ketegasan Polri
untuk menindak siapa saja yang salah dan tidak membiarkan Jakarta menjadi ajang
arena balas dendam, dan aksi anarkis geng motor.

By:Indiwan seto wahyu wibowo
Rumah Pintar KOmunikasi Tangerang
Tangerang, 20 April 2012